Sistem Informasi Manajemen Standar Harga Satuan - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pilih Tahun Anggaran

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Informasi Standar Satuan Harga

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 298 AYAT 3

Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Download

PERATURAN PEMERINTAH NO. 105 TAHUN 2000

PERATURAN PEMERINTAH NO. 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 20 AYAT 2

Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya

Download

UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 167 AYAT 3

Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (Sistem Informasi Standar Satuan Harga) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
a.Yang dimaksud dengan Standar Harga adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
b.Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
c.Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
d.Termasuk dalam peraturan perundangan antara lain pedoman penyusunan analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Download

PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2019

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 93 AYAT 1

Belanja Daerah berpedoman pada SHSR, Sistem Informasi Standar Satuan Harga, dan/atau Standar Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Download

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 93 AYAT 1

Penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Download